Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kepada setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) daerah maupun pusat untuk bisa secepatnya mengintegerasikan semua data dalam kebijakan satu peta pada pertengahan Juni 2018.

Darmin mengatakan semua itu perlu dilakukan agar pada Agustus 2018 geoportal kebijakan satu peta sudah bisa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Geoportal sendiri merupakan suatu portal informasi geospasial nusantara yang dibangun Badan Informasi Geospasial (BIG).

"Jadi ada 85 informasi geospasial tematik, 19 K/L, 34 provinsi, pada agustus 2018 kita merencanakan portal kebijakan satu peta yang berisikan data kompilasi dan integerasi untuk seluruh wilayah Indonesia dapat diresmikan oleh Presiden," kata Darmin dalam Rakornas Geospasial di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

"Oleh karena itu K/L pusat dan daerah, agar dapat mempercepat penyelesaian kegiatan integerasi yang belum selesai. Untuk seluruh wilayah Indonesia di pertengahan Juni 2018," sambung dia.

Kebijakan satu peta atau one map policy sendiri berguna sebagai acuan perbaikan tata ruang serta menyelesaikan konflik tunpang tindih, maupun perizinan dan penggunaan ruang.

Saat ini, kata Darmin, setiap K/L baik pusat maupun daerah masih menggunakan referensi peta dasarnya masing-masing, dalam melakukan setiap kebijakan. Oleh sebab, kerap terjadi perbedaan atau tumpang tindih kebijakan, antara satu institusi dengan institusi yang lainnya. Contohnya dalam proyek infrastruktur.

Beberapa waktu lalu terjadi kebocoran pipa gas milik PT PGN (Persero) akibat terkena bor dari proyek LRT Jabodebek. Insiden diduga terjadi karena pihak kontraktor LRT Jabodebek tak mengetahui adanya pipa gas di sana. Dengan adanya kebijakan satu peta ini, hal-hal seperti itu diharapkan tidak terjadi kembali.

"Sinkronisasi itu menemukan biar tidak tumpang tindih, apakah itu kegiatan infrastruktur atau lainnya. Kalau sudah sinkronisasi gak ada lagi kejadian seperti itu," kata Darmin.

Menurut Darmin, kebijakan satu peta ini sangat penting untuk diterapkan nantinya. Untuk sekarang pemerintah masih menyusun berbagai persiapan dalam penerapan kebijakan satu peta tersebut untuk setiap K/L pusat maupun daerah yang ada.

Selain itu, tim yang sedang menyusun kebijakan satu peta sedang membuat aturan tentang akses mana saja yang dapat digunakan oleh setiap K/L untuk satu peta tersebut. Artinya, tidak semua K/L dapat mengakses seluruh data yang ada di dalam satu peta tersebut, hanya di bagian-bagian tertentu yang berkaitan dengan masing-masing K/L.

"Sekarang hak akses berbagai pakai portal satu, kalau presiden boleh lihat semua kalau kementerian tertentu ada yang kurang, nanti kita lihat protokolnya bagaimana hal yang dianggap ternyata diperlukan tapi secara standar ada protokol aturan main, untuk siapa yang boleh membuka yang mana," tuturnya.