Kondisi data spasial di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa data dapat diproduksi, disebarluaskan, dan digunakan oleh pihak manapun sehingga rentan terjadi tumpang tindih data antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dalam mendukung kebijakan Satu Data lndonesia ini, maka terdapat 4 (empat) inisiatif strategis yang akan dilaksanakan, antara lain tata kelola satu data statistik, tata kelola satu data geospasial, tata kelola satu data keuangan, dan pembangunan portal Satu Data Indonesia sebagai layanan data terbuka. Tata kelola satu data geospasial dan layanan portal Satu Data Indonesia terkait dengan data geospasial menjadi inisiatif strategis yang merupakan tanggung jawab Badan Informasi Geospasial. Satu Data Indonesia ini salah satu aspek penting untuk mendukung terwujudnya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam rangka peningkatan kualitas layanan BIG dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas layanan pemerintah dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi layanan, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu inisiatif strategis dari kegiatan layanan SPBE adalah survei pengguna SPBE. Untuk itu BIG mengharapkan pengisian kuisioner dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah berpartisipasi dalam mengisi kuisioner Survei Layanan Manajemen Data Geospasial SPBE yang dapat diakses pada link Kuesioner SPBE .